Perencanaan Penganggaran Berbasis Hak Anak

"Dalam praktek kehidupan bernegara, terlaksananya jaminan dan perlindungan hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia sangat tergantung pada political will, political commitmen dan political action dari penyelenggara negara. Disinilah wacana negara demokrasi mencuat, yakni negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup warga negaranya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam praktek kehidupan berdemokrasi, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar dalam sebuah negara, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya penegakan hukum.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan hak-hak anak, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjamin perlindungan hak-hak anak, meskipun adanya regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama dalam tataran implementatif. Hal tersebut disebabkan karena isu yang berkiatan dengan perlindungan hak anak belum dianggap sebagai hal yang krusial, meskipun pelanggaran hak anak dewasa ini semakin meningkat. Pemahaman berbagai pihak terhadap betapa pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak dirasakan masih belum mencukupi. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum responsifnya penanganan kasus pelanggaran hak anak dan masih seringnya terjadi kasus pelanggaran hak anak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu, kebijakan publik yang ada dirasakan belum berpihak sepenuhnya buat kepentingan anak. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum diikutinya sistem penganggaran yang berbasis pada pemenuhan hak anak.
"